Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

HUKUM PAJAK FORMAL

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 23A ditentukan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Undang-undang, dalam kalimat ini dapat berarti dengan suatu undang-undang atau peraturan perundangan lainnya di bawah undang-undang yang pembuatannya berdasarkan undang-undang. Berdasarkan ketentuan itu telah dibuat banyak undang-undang yang mengatur masalah perpajakan di Indonesia. Salah satu dari undang-undang perpajakan yang utama yang berlaku setelah reformasi perpajakan tahun 1983 adalah Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berbeda dengan undang-undang perpajakan lainnya, Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 (06/83) hanya berisikan Hukum Pajak Formal, yang semata-mata memuat peraturan-peraturan mengenai tata-cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia (Perubahan Keempat 10/08/02).

Tata cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 merupakan ketentuan umum yang berlaku bagi semua jenis pajak. Pemungutan pajak akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ini, kecuali apabila ketentuan perpajakan atau undang-undang pajak yang lain secara khusus menentukan sendiri tatacara pelaksanaan pemungutannya.

Undang-undang Dan Perubahannya

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 diundangkan pada tanggal 31 Desember 1983. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262. Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 ini telah mengalami dua kali perubahan : pada tahun 1994 dan tahun 2000.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 diundangkan pada tanggal 9 Nopember 1994. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000

Perubahan kedua dilakukan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984.

Saat Berlaku Dan Nama Undang-undang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang ditetapkan tanggal 31 Desember 1983 mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1984 (Psl 50, 06/83). Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (09/94) yang mengubah dan menambah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995 (Psl IV, 09/94). Sedangkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (16/00) Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2001 (Psl III, 16/00).

Dalam pasal-pasalnya Undang-undang No. 6 tahun 1983 tidak menyebutkan nama Undang-undang ini, oleh karena itu Undang-undang ini disebut sesuai dengan judul undang-undang tersebut yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dapat disebut dengan nama “Undang-undang Perubahan Undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan” (Psl III, 09/94), dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dapat disebut “Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan” (Psl II, 16/00).

Ketentuan Peralihan

UU Nomor 6 Tahun 1983

Terhadap pajak-pajak yang terhutang pada suatu saat, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang berakhir sebelum saat berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama, sampai dengan tanggal 31 Desember 1988 (Psl 45, 06/83).

Meskipun undang-undang perpajakan yang lama telah dicabut dengan diundangkannya Undang-undang ini, untuk menampung penyelesaian penetapan pajak-pajak terhutang pada masa atau tahun pajak sebelum berlakunya Undang-undang ini, yang pelaksanaannya masih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan lama, maka Undang-undang ini menentukan jangka waktu berlakunya peraturan perundang-undangan lama sampai dengan tanggal 31 Desember 1988. Penentuan jangka waktu lima tahun tersebut disesuaikan dengan daluwarsa penagihan pajak (Psl 45, P06/83).

Dengan berlakunya undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini (Psl 46, 06/83).

UU Nomor 9 Tahun 1994

Dalam pemberlakuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 ditentukan, setelah 1 Januari 1995 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tetap diberlakukan bagi tahun pajak 1984 sampai dengan 1994 (Psl II, 09/94).

UU Nomor 16 Tahun 2000

Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Psl 47A, 16/00).

Dalam rangka memberikan kepastian kepada Wajib Pajak maka mengenai hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan untuk tahun pajak 2000 dan sebelumnya tetap diberlakukan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Psl 47A, P16/00).

Dalam ketentuan peralihan khusus (Psl 47, 06/83) diatur bahwa terhadap perusahaan penambangan minyak dan gas bumi dan penambangan lainnya sehubungan dengan kontrak karya dan kontrak bagi hasil yang masih berlaku pada 31 Desember 1983, tetap diberlakukan ketentuan-ketentuan Ordonansi PPs 1925 dan Undang-undang PBDR 1970 beserta semua peraturan pelaksanaanya. Ketentuan ini dihapuskan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Psl 47, P09/94) karena dianggap merupakan ketentuan materil yang lebih tepat diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

 

Download :

1. UU no. 28 tahun 2007 tentang KUP

2. Penjelasan UU no. 28 tahun 2007 tentang KUP

3. UU no. 36 tahun 2008 tentang PPh

Baca juga :

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Segera Laporkan SPT Tahunan Anda

sumber : e learning DJP

About these ads

15 responses to this post.

  1. kenapa kok undang – undang perpajakan indonesai kok sering berubah ubahn

  2. pajak indonesia kurang adil

  3. [...] Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) [...]

  4. Saya dan kita semua harus mematuhi dan berjalan sesuai dengan ketentuan negara tapi dengan kondisi pelayanan pajak yang gak dinamis apalagi sok tegas sepertinya jadi gak fair buat warga negara.
    Pembayaran yang tidak bisa di back up secara merata disemua bank. Line Pajak yang sering error, apalagi setiap bulan di kantor pos dan beberapa bank antriannya sangat menguras waktu. tolong pemerintah dan orang pajak sadari semua. kita yakin warga negara indonesia ini sadar akan kewajibannya meskipun dengan dipaksa terlebih dahulu.

  5. Posted by Mr. BIG on Januari 28, 2009 at 6:53 am

    @ROBBY
    kembali lagi ke pada kata bijak yang sering kita dengar.
    “Jangan tanya apa yang telah diberikan negara kepada kita, tapi tanya apa yang sudah kita berikan kepada negara”.

  6. tolong dong kirimkan UU PPN terbaru mungkin 2007 yach kog pajak kita makin jelimet

  7. gue cari ini nih.. lagi belajar pajak juga..

  8. Duh,makasih banyak ya mas ardhie atas artikelnya.lumayan buat selesaikan tugas perpajakan euy.Thx u

  9. saya mohon ijin memasukkan rss blog ini ke http://djp.web.id, blog aggregator khusus blogger DJP.
    boleh ya, ya, ya? :D

  10. Posted by Arief risdianto on September 1, 2009 at 1:59 am

    mau tau mengenai perubahan-perubahan pokok UU perpajakan KUP dong..!!

  11. Posted by ankga on September 15, 2009 at 12:31 pm

    makasih infonya sangat membantu

  12. Posted by oki ambarwatu on November 13, 2009 at 9:25 am

    lw blh saya crita knp pajak slalu dimayoritaskan.saya ingin skali jadi seaorang konsultan pajak kra saya ingn melyani masyarakat dngn tlus dan jujur

  13. Posted by samsul bahri on Januari 17, 2010 at 4:10 pm

    ini undang-undang lama apa baru???
    lagi butuh berita-berita baru nih dari pajak kalo ada kirim ke email y,,,

  14. Posted by safriadi on Maret 11, 2010 at 7:25 am

    tolong di muat uud pasal perpajakan yang baru/2010

  15. Posted by akmal on Januari 19, 2012 at 11:54 pm

    Semua orang yang berurusan dengan pajak seharusnya dipermudah/pelayananannya di maksimalkan

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: