Posts Tagged ‘Pajak Penghasilan’

DJP Tau yang Bendahara Mau…

Wellcome to ardhie zone bagi anda yang baru saja mampir di blog sederhana ini, mengawali aktivitas ngeblog hari ini izinkan saya berbagi sebuah e-book yang saya dapat dari web intranet kantor sebulan yang lalu. e-book  yang di buat oleh Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan panduan bagi Bendahara yang berkaitan dengan kegiatan perpajakan.

Menurut wikiapbn.org pengertian Bendahara itu sendiri adalah  setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

Judul dari e-book itu sendiri adalah Bendahara Mahir Pajak. e-book ini sangat praktis sehingga sangat mudah untuk di pahami oleh para bendahara. Dilihat dari daftar isinya e-book Bendahara Mahir Pajak terdiri dari tiga pokok bahasan yakni :

–   Bahasan Pertama mengenai Penjelasan Umum tentang Pemotongan PPh Pasal 21, Pemungutan PPh Pasal 22,    Pemotongan PPh Pasal 23, Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pemungutan PPN, Bea Meterai, Kewajiban mendaftarkan diri, Kewajiban penyetoran dan pelaporan.

–   Bahasan Kedua mengenai Simulasi penghitungan pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendahara yang meliputi Belanja Gaji,Tunjangan dan Honorarium dan Belanja Barang, Modal dan Jasa serta Belanja Hibah.

–    Bahasan Ketiga mengenai pengisian formulir Bukti Pemotongan, Surat setoran pajak, Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak.

So mengigat beban kerja para Bendahara e-book ini sangat layak untuk anda miliki agar aktivitas anda di bidang perpajakan aman dan transfaran..

Download ===== >  e-book  Bendahara Mahir Pajak

Atau kunjungi http://www.pajak.go.id

Perlu nggak sih Lapor PPh Pasal 25….?

Bulan kemaren pertengahan Oktober saya diminta oleh kepala seksi untuk menggantikan temen saya yang tugas di TPT (tempat pelayanan terpadu) kebetulan dia lagi cuti, entah kenapa koq saya yang ditunjuk padahal saya bukan orang pelayanan…..ehm tanpa banyak komentar dengan nota dinas di tangan saya langsung ke TPT , hari itu jumat 17 Okt 2008 seperti biasa menjelang tanggal 20 biasanya TPT penuh dengan Wajib Pajak yang lapor SPT.

Sudah empat orang Wajib Pajak yang saya terima SPT nya, semua dari mereka lapor PPh Pasal 25 Orang Pribadi dalam hati saya bilang mungkin mereka belum tahu dengan Per Dirjen Pajak No : Per-22/PJ/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Direktur Jenderal Pajak. Tanpa memberikan penjelasan saya terima aja SPT mereka maklum udah lama juga nggak piket di TPT jadi agak “kikuq” begitu juga Wajib Pajak berikutnya yang lapor SPT Masa PPh Pasal 25 tidak sempat saya kasi tau tentang aturan yang baru ini( hanya kata Selamat Pagi dan terima kasih) karena suasana di TPT cukup banyak Wajib Pajak yang lapor.

ok! penasaran tentang Per-22/PJ/2008 tanggal 21 Mei 2008, ini ulasannya ….

PPh pasal 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur (hari sabtu atau libur nasional) pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya, dengan menggunakan Surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos dengan sistem pembayaran Online. SSP dianggap sah apabila telah di validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). SSP yang telah di validasi dengan NTPN untuk selanjutnya SPT Masa PPh psl 25 dianggap Telah Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.

Untuk Wajib Pajak dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau angsuran PPh pasal 25 dalam bentuk satuan mata uang selain rupiah atau yamg melakukan pembayaran tidak secara online dan tidak mendapat validasi dengan NTPN tetap harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku ( kudu lapor ke Kantor Pelayanan Pajak).

Batas akhir pelaporan pajak tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Ilustrasi….

Pembayaran PPh Pasal 25 setelah tanggal jatuh tempo tetapi belum melewati batas akhir Pelaporan Pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga (Pasal 9 ayat 2a UU No. 6 Tahun 1983 Jo UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Pembayaran PPh Pasal 25 setelah tanggal jatuh tempo dan telah melewati batas akhir Pelaporan Pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga (Pasal 9 ayat 2a UU No. 6 Tahun 1983 Jo UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dan Denda (Pasal 7 ayat 1 UU No. 6 Tahun 1983 Jo UU No. 28 Tahun 2007 pasal 5 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

So….

Apabila anda sudah membayar PPh Pasal 25 anda secara online dan sudah di validasi dengan NTPN nggak Perlu lagi Lapor Ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena udah dianggap lapor ke KPP sesuai tanggal validasinya.

………Semoga bermanfaat ……

Baca juga :

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Segera Laporkan SPT Tahunan Anda

Undang – Undang Perpajakan yang Baru